Oleh : PH&H Public Policy Interest Group

Beberapa hari terakhir banyak media memberitakan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengusulkan adanya kebijakan Bebas Wisata Kunjungan (BVK) untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Pertanyaannya, apa benar pemberian BVK akan meningkatkan jumlah wisman ke wilayah Indonesia ? Apa penentunya hanya BVK saja ?

Kebijakan pemberian BVK sebetulnya bukan hal  baru di Indonesia, karena sebelum pemberlakuan Visa On Arrival (VOA) kepada 97 negara, Indonesia pernah memberikan fasilitas BVK pada 169 negara melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang BVK yang  sudah dibekukan belum dibatalkan. Tentu untuk itu diperlukan evaluasi mengapa kebijakan BVK ke 169 negara dibekukan dan sekarang diusulkan akan diberikan kembali hanya untuk 20 negara supaya Wisman yang masuk Indonesia adalah wisman yang bermutu.

Kemenparekraf mengusulkan BVK diberikan kepada,  antara lain Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru Italia, Spanyol, Arab Saudi, Qatar, Persatuan Emirat Arab, dan beberapa negara Timur Tengah lain dengan harapan mendapat wisatawan yag bermutu, tanpa kejelasan yang dimaksud bermutu itu seperti apa.

Idealnya pemberian BVK diharapkan dapat  menaikan jumlah wisman, namuni kenaikan wisman sejatinya bukan hanya dari pemberian BVK tetapi juga adanya kebijakan lain, seperti asas timbal balik (reciprocity) dengan negara yang mendapatkan BVK dari Indonesia, keamanan dan kenyamanan berkunjung ke Indonesia dan banyak hal lain. Kemenparekaraf mengklaim, dengan adanya kebijakan BVK untuk 20 negara nantinya dapat mewujudkan target kunjungan wisman hingga 14 juta orang di tahun 2024 dan akan mendatangkan devisa yang sangat besar.

Benarkah dengan pemberian fasilitas BVK akan langsung mendatangkan wisman sebanyak itu (14 juta wisman)? Apakah bukan karena faktor lainnya? Benarkah BVK akan menghasilkan devisa yang lebih besar dibanding dengan hilangnya pendapatan atas pembayaran visa oleh wisman yang menjadi PNBP bagi Ditjen Imigrasi ? Tulisan singkat ini akan mengkaji hal tersebut.

Faktor peningkatan kunjungan Wisman

Dari beberapa referensi menunjukkan bahwa ternyata kunci keberhasilan dalam  mendatangkan wisman, kemudahan pengurusan visa, destinasi wisata yang menarik  dan unik serta tidak ada di tempat lain, terkoneksinya sistem transportasi umum dengan baik, kawasan wisata yang ramah wisman (full free wifi, toilet bersih dan keamanan obyek wisata terjamin), ada event internasional besar  (seperti olah raga, konser musik, pertemuan organisasi dunia, seminar dsb.) yang terjadwal serta mudahnya akses informasi digital selama 24 jam dan lain-lain.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menyebut pemberian bebas visa bukan satu-satunya cara untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman)  ke Indonesia, tapi ada strategi lain yang inovatif. Misalnya, pemasaran yang gencar soal pembenahan wisata pasca pandemic di multi media, maupun promosi soal standar kesehatan pariwisata Indonesia. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan objek wisata hingga infrastruktur penopangnya. Lalu, perlu memastikan bahwa kunjungan wisman akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal karena wisman tinggal lebih lama di Indonesia, belannja produk UMKM dan makan di restoran/warung lebih sering.

Data di Direktorat Jenderal Imigrasi (DJI) sendiri menunjukkan, bahwa wisman dari beberapa negara setelah BVK dibekukan, tetap  masuk ke Indonesiua dengan menggunakan Visa On Arrival (VOA) sejak tahun 2023. Kebijakan VOA ini ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kedatangan wisman. Wisman dari Australia meningkat pesat setelah BVK diganti dengan VOA, sementara wisman dari  Tiongkok menurun banyak. Sedangkan  wisman dari negara lainnya, selain Australia dan Tiongkok, bervariasi ada yang meningkat ada yang menurun. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi yang jelas antara kunjungan wisman dengan fasilitas Visa. Pengaruh pandemi Covid-19 jauh lebih besar dibanding fasilitas visa.

Ternyata teori yang menyatakan bahwa kebijakan pemberian BVK akan meningkatkan wisman tidak sepenuhnya benar, karena dari catatan DJI tercatat kunjungan wisman sampai dengan November 2023 sudah mencapai 9.6 juta orang  atau 113 persen dari target pemerintah. Pada Bulan November 2023 terpantau dari empat Bandara Internasional, kunjungan wisman lebih tinggi dibanding November 2019, namun demikian memang bulan November 2019 merupakan bulan yang terendah kunjungan wismannya di 2019. Secara keseluruhan kunjungan wisman 2023 masih lebih rendah dibanding tahun 2019, sebelum adanya pandemi.

Hasil Studi LPEM UI tentang Analisis atas Kebijakan Visa masih perlu dikembangkan lanjut

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia (UI) telah melakukan Penelitian atas Kebijakan Visa. Secara umum Studi tersebut menyampaikan dan menyimpulkan  kebijakan BVK secara umum, antara lain:

• Penerapan kebijakan BVK akan memberikan implikasi beban baru bagi pemerintah, antara lain penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya berasal dari pengurusan visa (foregone revenue) dikhawatirkan dapat menyebabkan peningkatan risiko keamanan seperti cybercrime, human trafficking, narkotika, terorisme, dan juga berdampak pada penambahan biaya yang ditimbulkan dari risiko persoalan keamaan tersebut.
• Rencana pemberian BVK tidak semua sejalan dengan Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang BVK karena, misalnya ada 19 negara yang direncanakan diberikan BVK tidak menggunakan asas resiprokal ke penduduk Indonesia, dan batasan BVK tidak terbatas pada masalah kesehatan dan keamanan negara.
• Kebijakan BVK akan memberikan low impact dengan peningkatan wisman hanya 4.3 persen (ceteris paribus) dan meningkatkan PDB sekitar Rp 17-26 triliun. Cost Benefit Analysis menunjukkan adanya tambahan belanja wisman, namun juga kehilangan pendapatan dari pengurusan visa serta tambahan ongkos lainnya diperkirakan dengan rasio 1.3 (tambahan Pendapatan 1.3 kali dari kehilangan pendapatan dan tambahan ongkos).
• Dari 20 Negara yang disarankan oleh Menparekraf untuk diberikan BVK, harus dengan pertimbangan berbagai faktor untuk sampai pada layak diberikan fasilitas BVK

Kebijakan BVK menunjukkan hasil positif, namun demikian dari catatan kami atas Studi tersebut, beberapa hal masih perlu diperhatikan, antara lain:

1. Resiko keamanan seperti cybercrime, human trafficking dan terorisme sulit dihindarkan dan dikhawatirkan akan meningkat setelah penerapan BVK. Ini masalah yang serius dan tidak atau sulit dikuantifikasi dalam analisis tersebut.
2. Banyak faktor yang mempengaruhi kedatangan wisman, disamping adanya BVK. Penelitian tersebut menyebut faktor lain, seperti harga tiket pesawat, nilai tukar, harga bahan bakar pesawat, jumlah hari libur dan bencana alam menjadi penyebab juga. Sementara itu banyak faktor penting lain yang justru belum diperhitungkan atau diungkap, seperti jenis destinasi wisata yang menarik dari sisi kebudayaan, agama, cuaca, dan sejarah, pengaruh event Internasional termasuk olah raga, konser music dunia  dan  MICE, dan kemudahan akses selama di Indonesia.

Apa yang harus dilakukan jika akan menerapkan BVK

Pertama, dalami dampak kebijakan BVK pada keamanan dan pertahanan negara, tidak hanya dari sisi kunjungan wisman dan dampak ekonominya. Kajian seyogianya dilakukan oleh K/L yang terkait dengan pertahanan, kemanan dan ketahanan nasional seperti: Kementiran Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukham), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Intelejen Negara (BIN), dll.

Kedua, menambah faktor-faktor studi yang berpengaruh atas kunjungan wisman di samping adanya BVK. Hal ini perlu dilakukan karena adanya data bahwa kunjungan wisman yang meningkat justru setelah BVK dihapus dan diganti VOA.

Ketiga, BVK tetap dibekukan sampai hasil atas hal pertama dan kedua di atas telah didapat  dianalisis secara menyeluruh.