Menata Ulang Kebijakan ODOL: Menjaga Keseimbangan antara Keselamatan dan Efisiensi Logistik
(Sumber Foto : Antara/Didik Suhartono) Kebijakan mengenai truk Over Dimension … Read more
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “PARADOKS KEBIJAKAN HILIRISASI DENGAN PENERAPAN TKDN: UNTUK INDUSTRI MAMIN MASALAH JUSTU DI HULU”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “PARADOKS KEBIJAKAN HILIRISASI DENGAN PENERAPAN TKDN: UNTUK … Read more
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING TIDAK EFEKTIF
Pendahuluan Isu strategis tentang bahaya stunting untuk generasi Indonesia yang … Read more
TINJAU ULANG RENCANA REVISI PP NO. 69 TAHUN 1999 TENTANG IKLAN DAN LABEL PANGAN DENGAN PERTIMBANGAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF
Dari pembicaraan dengan K/L terkait beberapa waktu yang lalu, PH&H … Read more
“INVESTASI KRUSIAL GENERASI EMAS: PEMULIHAN POTENSI TERDAMPAK STUNTING”
PENDAHULUAN Kebijakan penanganan stunting yang menjadi isu besar pada pemerintahan … Read more
“APA KHABAR STUNTING”
Isu tentang bahaya stunting pada balita yang pada tahun-tahun sebelumnya … Read more
DASAR KEBIJAKAN PENGENAAN CUKAI MBDK HARUS JELAS DAN ILMIAH
DASAR KEBIJAKAN PENGENAAN CUKAI MBDK HARUS JELAS DAN ILMIAH … Read more
PERLUNYA DUKUNGAN REGULASI UNTUK INDUSTRI MAMIN
Industri makanan dan minuman (mamin) mulai tumbuh stabil setelah mendapat … Read more
“SEKALI LAGI TENTANG ODOL, “HARMONISASI KESELAMATAN DENGAN EFISIENSI LOGISTIK”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “SEKALI LAGI TENTANG ODOL, “HARMONISASI KESELAMATAN … Read more
“ODOL PERSOLAN TAK KUNJUNG USAI KARENA KEBIJAKAN TIDAK KOMPREHENSIF DAN BELUM ADA PETA JALAN PENANGANAN”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “ODOL PERSOLAN TAK KUNJUNG USAI KARENA KEBIJAKAN … Read more
SEKALI LAGI MENAKAR EFEKTIVITAS LARANGAN PRODUKSI AMDK KURANG DARI SATU LITER UNTUK PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH DI PROPINSI BALI
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK SEKALI LAGI MENAKAR EFEKTIVITAS LARANGAN PRODUKSI AMDK … Read more
MENAKAR EFEKTIVITAS RENCANA KEBIJAKAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PSP SERTA LARANGAN AMDK KURANG DARI SATU LITER
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK MENAKAR EFEKTIVITAS RENCANA KEBIJAKAN GUBERNUR BALI TENTANG … Read more
BPA, Over-Regulasi, dan Masa Depan UMKM DAMIU di Indonesia
Seakan upaya pelabelan bebas BPA pada Galon Polikarbonat (PC) yang … Read more
STUNTING YANG BELUM TUNTAS TERBITLAH MBG
Isu tentang bahaya stunting pada balita yang di era Presiden … Read more
DASAR PENGENAAN CUKAI MBDK HARUS JELAS DAN ILMIAH
Pengenaan cukai atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sudah beberapa … Read more
Cukai MBDK: Tantangan Pergeseran Konsumsi Minuman Manis Substitusi di Indonesia
Pendahuluan Pemerintah masih menargetkan Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) sebagai … Read more
“Pengenaan Cukai Plastik harus mempertimbangkan secara luas dari semua aspek terutama dampaknya bagi perekonomian dan sosial ekonomi yang menanggung cukai tersebut”
“Pengenaan Cukai Plastik harus mempertimbangkan secara luas dari semua aspek … Read more
PENYUSUNAN RUU EBET HARUS HATI – HATI UNTUK DAPAT MENGATASI MASALAH KETENAGALISTRIKAN SAAT INI
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK PENYUSUNAN RUU EBET HARUS HATI – HATI … Read more
“PEMBATASAN IMPOR RESIN DENGAN JANGKA WAKTU TRANSISI YANG TERLALU SINGKAT AKAN MEMBUNUH INDUSTRI PENGGUNA RESIN”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “PEMBATASAN IMPOR RESIN DENGAN JANGKA WAKTU TRANSISI … Read more
“IKLAN PANGAN UNTUK BALITA MASIH MENJADI SUMBER INFORMASI BAGI PARA IBU BALITA”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “IKLAN PANGAN UNTUK BALITA MASIH MENJADI SUMBER … Read more
“KONTEN IKLAN PANGAN UNTUK BALITA MASIH MENJADI SUMBER INFORMASI ORANG TUANYA, UNTUK ITU HARUS DIATUR BUKAN DILARANG”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “KONTEN IKLAN PANGAN UNTUK BALITA MASIH MENJADI … Read more
“PEMBERIAN PKMK TERBUKTI AMPUH DI DALAM PENANGANAN STUNTING, AKAN TETAPI PERLU DUKUNGAN BERBAGAI FAKTOR AGAR DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “PEMBERIAN PKMK TERBUKTI AMPUH DI DALAM PENANGANAN … Read more
“STUNTING, MASALAH YANG RAMAI DIBAHAS NAMUN TANPA MEMPERHATIKAN KEBIJAKAN, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN HASILNYA”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK “STUNTING, MASALAH YANG RAMAI DIBAHAS NAMUN TANPA … Read more
PENGGABUNGAN PT ANGKASA PURA
PENGGABUNGAN PT ANGKASA PURA Oleh: Edie Haryoto “Sebelum membongkar … Read more
“Perlunya Pengawasan Ketat pada Distribusi BBM Subsidi JBT agar Efektif dan Tepat Sasaran”
CATATAN KEBIJAKAN PUBLIK” “Perlunya Pengawasan Ketat pada Distribusi … Read more
POWER WHEELING DALAM KELISTRIKAN NASIONAL: HAK NEGARA DAN PELUANG SWASTA SERTA REGULASINYA
Oleh : PH&H Public Policy Interest Group … Read more
Evaluasi Bebas Visa Kunjungan dalam Transformasi Pariwisata Indonesia
Oleh : PH&H Public Policy Interest Group Dalam beberapa … Read more
“RENCANA PENGENAAN CUKAI PLASTIK SEBAIKNYA DITUNDA (LAGI) KARENA DAMPAK NEGATIFNYA LEBIH BESAR DIBANDING MANFAATNYA”
Pemerintah akan melanjutkan rencana yang selalu tertunda sejak Tahun 2018 … Read more
STRATEGI PENINGKATAN KEDATANGAN WISMAN HARUS HOLISTIK
Oleh : PH&H Public Policy Interest Group Beberapa hari terakhir … Read more
Bebas Visa Kunjungan dan Peningkatan Wisman
Oleh Agus Pambagio Menurut United Nation World Tourist Organization (UNWTO) … Read more