Bagian 2

INFRASTRUKTUR

Oleh: Edie Haryoto,

PH&H, Public Policy Interest Group

RESUME BAGIAN 1

            Pada Bagian 1 telah dibahas tentang meteran yang akan diletakkan di kiri dipandang dari teknokratik-fiskal atau meteran ditaruh di kanan dipandang dari sisi pembangunan jangka panjang. Dua ruang yang bisa diperdebatkan. Dan juga no debat, ada ruang yang meterannya  harus disana, yakni tentang:  GCG, kemungkinan adanya fraud, tindakan hukum yang perlu atas pelaksaaan Whoosh samapia saat ini. Pada Bagian 1 juga disampaikan solusi tentang Whoosh adalah dalam kerangka Tiga Pilar, yakni: Visi, Sistem dan Leadership

            Pada Bagian 2 ini akan dibahas lebih detil tentang Infrastruktur Whoosh, karena Infrastructure cost sangat signifikan di dalam Cost Structure Kereta Api termasuk Kereta Api Kecepatan Tinggi (KKT). Pembahasan dan analisis masih tetap dalam kerangka Tiga Pilar. Visi, Sistem dan Leadership

            Pada pembahasan infrastruktur ini diasumsikan Whoosh dilanjutkan dengan tidak mengulang kehebohan dan kemungkinan kesalahan serta kemungkinan fraude pada pekerjaan tahap pertama: Rute Jakarta (Halim) dan Bandung (Tegalluar)

BIAYA INFRASTRUKTUR ADALAH KOMPONEN BIAYA TERBESAR DAN PERLU KEBIJAKAN SPESIFIK

            Dari berbagai sumber diketahui perkiraan biaya (bervariasi tergantung situasi topografi, rute, negara dsb) infrastruktur KKT adalah: Pekerjaan sipil & struktur—jalan rel baru, jembatan, terowongan mencapai 50–70% dari total cost. Tanah/pembebasan lahan & relokasi 5–25% tergantung harga tanah di Kawasan tersebut. Sistem & persinyalan (CTCS/ETCS), telekom, elektrifikasi  sekitar 8–15% dan Stasiun & TOD 5–10%.

            Karena besarnya komponen biaya infrastruktur ini, dan kebijakan masing-masing negarapun berbeda, yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

• Eropa: prioritas keselamatan & lingkungan sangat tinggi, banyak terowongan/viaduk untuk minimasi dampak lingkungan; standar noise/heritage ketat; tenaga kerja mahal, biaya sipil & konsultansi tinggi.
• Jepang: rute padat & bergunung, standar seismik paling ketat, kepadatan lahan tinggi, terowongan/viaduk dominan; kualitas/keandalan top-tier.
• Tiongkok: standardisasi desain nasional, skala masif, lahan negara, koridor relatif lurus, biaya per km lebih rendah pada pekerjaan sipil & sistem; efisiensi dari volume.
• Indonesia: geoteknik tropis (tanah lunak), pembebasan lahan dan utilitas, ketergantungan impor komponen/teknologi, biaya atas transaksi valas sehingga cost of capital & biaya operasi dan pemeliharaan tinggi.

VISI INFRASTRUKTUR KKT UNTUK INDONESIA

Acuan Pokok Formulasi Kebijakan untuk Visi atas Infrastruktur (I/S) pada KKT adalah spesifikasi yang hemat biaya tanpa mengorbankan keselamatan. Untuk itu perlu diformulasikan kebijakan tentang isu sebagai berikut:

• Rute bukan hanya garis di peta, tetapi pilihan nilai: siapa yang dihubungkan, dan untuk apa. Bukan sekadar memperpanjang rel, tapi memperpanjang manfaat. Rute harus menjawab kebutuhan konektivitas nasional, bukan sekadar efisiensi jarak tempuh. Pemerataan pertumbuhan, Efisiensi, Teknis-Ekonomi, Sosial-Spasial, Konektivitas Moda dan Antar Moda dalam Sistranas. Rute adalah sebagai ekosistem transportasi. Untuk itu tetapkan dengan pandangan yang amat luas dari berbagai aspek dan dibahas secara transparan K/L terkait (Kemenko I/S Pengembangan Wilayah, Kemenhub, Kemen ATR, Bappenas dsb
• Menetapkan target layanan (kecepatan desain, headway, kapasitas) yang realistis; Misalnya menetapkan kecepatan 350 atau 250 km/jam saja karena nilai investasinya jauh berbeda antara dua kecepatan tersebut terutama di radius tikungan, viaduk/terowongan

• Koridor sedapat mungkin memanfaatkan ROW eksisting /di samping atau di median tol, jalur KA eksisting dsb yang pada intinya sehemat mungkin biaya untuk tanah & struktur berat.
• Rencanakan TOD sebagai sumber nilai ekonomi agar sebagian CAPEX “dibayar” lewat value capture.

SISTEM

            Perbandingan Pendekatan Sistem yang diambil antara negara yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

• Eropa: multi-vendor, interoperability EU (ETCS), banyak pemangku kepentingan antar negara. Memperhatikan kompetisi jangka panjang, koordinasi awal pembangunan mahal/rumit karena menyangkut banyak negara
• Jepang: ekosistem terintegrasi (rolling stock–sinyal–O&M), siklus hidup panjang, biaya awal tinggi, operasi berikutnya sangat reliabel.
• Tiongkok: standarisasi agresif, desain-tipikal berulang, rantai pasok domestik, biaya per unit relatif rendah.
• Indonesia: saat ini agak ribet koordinasi Indonesia-China, lokalisasi industri masih tersebar, struktur pembiayaan campuran, sensitivitas tinggi pada kurs & impor suku cadang.

Berdasar perbandingan tersebut Formulasi Kebijakan harus memperhatikan Acuan Pokok Kebijakan atas Sistem yakni: menurunkan biaya investasi, O/M dan tetap mengutamakan keselamatan. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• Standarisasi desain: span viaduk, tipe pier, trackform, sistem catu, tipe stasiun dan sebagainya
• Value engineering dini & “freeze design” sebelum dibahas dan didiskusikan mendalam sebelum dilakukan konstruksi massal.
• Interoperability roadmap dengan memilih satu keluarga standar sinyal/telekom untuk mengurangi variasi.
• Strategi pembiayaan: hedging kurs, porsi rupiah, blended finance, grace period, Masa Konsesi.
• Penguatan supply chain lokal , misal untuk: kabel, bantalan, panel dsb untuk menekan biaya & lead time.
• Land & utility taskforce lintas lembaga dengan SLA dan kompensasi berbasis data.

LEADERSHIP

            Untuk Leadership ini pada dasarnya adalah menentukan siapa memimpin dan  bagaimana disiplin eksekusi dijaga. Leadership sangat diperlukan untuk:

• Menetapkan Keputusan awal (alur rute, spesifikasi, skema bisnis) karena ini menentukan bisa 70–80% biaya. Keputusan yang valid, bertanggungjawab dan “dijual” untuk mendapat persetujuan penentu kebijakan
• Transparansi & akuntabilitas mengurangibahkan menghilangkan potensi korupsi/fraud, menekan risk premium kontraktor & biaya keuangan.
• Koordinasi antar lembaga & daerah mempercepat izin/lahan, mengurangi klaim dan overhead.
• Komunikasi publik yang jelas, transparan, terarah untuk membentuk dukungan public serta mengurangi perubahan politis mendadak  dan scope creep (rencana awal proyek satu, tapi selama jalan, banyak tambahan kecil — yang akhirnya jadi besar). Setannya ada pada detil
• Secara teknis menjaga dengan ketat: Owner’s Engineer kuat dengan mandat teknis & hak veto perubahan spesifikasi; Stage-gate governance (konsep → FS → DD → “design freeze”) dengan KPI biaya & jadwal; Contracting strategy: paket konstruksi masuk akal, risiko dialokasikan jelas; bonus- untuk ketepatan waktu/kualitas, penalty kelambatan. Open data: dashboard biaya & progres yang diaudit; whistleblower dilindungi; dan Continuity plan lintas pemerintahan: MoU kebijakan kunci yang tidak mudah diubah

PESAN STRATEGIS

“Apabila tiga pilar kebijakan publik — Visi yang jelas dan inklusif, Sistem yang efisien dan terstandar, serta Leadership yang konsisten dan berintegritas — dijalankan secara disiplin, maka Proyek Whoosh dapat keluar dari persoalan yang membelitnya hari ini dan bertransformasi menjadi infrastruktur strategis nasional yang berkelanjutan, transparan, serta memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Dengan Visi yang tepat, Sistem yang kuat, dan Leadership yang bersih, Whoosh bukan lagi proyek, melainkan fondasi mobilitas masa depan Indonesia.”